Lebih jelas kutipan Pasal 200 menyebutkan, Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi program pemberian air susu ibu eksklusif sebagimana dimaksud dalam pasal 128 ayat (2) dipidana paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Menurut Direktur Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak, Kementerian Tenaga Kerja RI, Nur Asiah SH, memberikan ASI adalah hak seorang ibu, bukan kewajiban. "Jadi tidak ada hukuman,” katanya di sela-sela Sosialisasi UU Kesehatan No.36 Tahun 2009 Terkait Pasal-pasal Pemberian ASI Ekslusif , Kamis(02/11/10).
Namun Nur begitu mengingatkan, seorang ibu dituntut peran dan tanggung jawabnya setelah melahirkan. "Ketika seorang wanita memutuskan hamil, maka ia harus memberikan ASI. Karena ketika ia melahirkan, ASI menjadi hak si bayi. Jadi apabila si ibu tidak mau memberikan ASI karena banyak hal, lebih baik tidak usah hamil," ujarnya.
Nur menyatakan kesalahpahaman tentang UU ini harus diluruskan karena menurut pasal 200 sama sekali memuat kalimat bahwa ibu yang tidak menyusui akan dipidana. Pasal 200 justru melindungi ibu untuk memberikan ASI eksklusif, bukan mengancamnya dengan hukuman pidana bila tidak melaksanakan ASI eksklusif.
Sementara dalam pasal 128 ayat(2) menyatakan, Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, pemerintah, pemerintah daerah (pemda), dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus.
"Jadi bila dilihat dari unsur-unsur pasal tersebut, yang terkena ancaman sanksi pidana pasal 200 adalah keluarga, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat yang menghalangi si ibu untuk menyusui bayinya secara eksklusif," kata Nur.
Sumber Kompas.com
No comments:
Post a Comment